Interaksisosial dijelaskan oleh Gillin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ahli selanjutnya yaitu Soerjono Soekanto punya pendapat yang bedatentang interaksi sosial. WawasanNusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan BABII PEMBAHASAN A. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa Konsep warga negara (citizen; citoyen) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (nation-state) dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. VilfredoPareto (1848-1923) dalam bukunya The Mind and Society mencoba menyangkal Marxisme dengan jalan mengakui eksistensi dari kelas penguasa (the ruling class) atau kelompok elit.Dia memberikan alasan sebagai berikut: kaum elit tidak perlu mendapatkan posisinya berkat supremasi ekonomisnya, dan bahwa perubahan sosial dan perubahan politik PEDOMANUMUM IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA. PENGANTAR. Bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa setelah melewati perjuangan kemerdekaan yang panjang dan pengorbanan jiwa dan raga, sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendirikan Negara Dinamikaberati interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain, sedangkan Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. 1. Fungsi. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain: Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. . JawabanContoh-contoh kegiatan Budaya Politik Partisipan adalah1. Mengikuti orasi dan kampanye pemilihan umum2. Mengikuti pemilihan umum3. Berperan sebagai warga negara baik secara aktif maupun pasif 4. Menyalurkan pendapat melalui persHal-hal diatas merupakan contoh kegiatan budaya politik partisipan, diluar apa yang tercantum diatas bisa menjadi opsi saya akan membahas secara khusus mengenai Budaya Politik PartisipanBudaya Politik Partisipan Pengertian Budaya Politik Partisipan – Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung Budaya Politik Partisipan Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannyaTidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Pengertian Budaya Politik – Kali ini kita akan sama sama membahas mengenai politik, eh jangan salah dulu. Pada pembahasan kali ini kita tidak membahas mengenai politik yang sedang terjadi di negeri ini, akan tetapi kita akan membahas budaya budaya politik yang ada di Indonesia. Tetapi sudahkah kalian mengetahui apa itu budaya politik? Lalu bagaimana ciri dan macamnya ? jadi agar lebih jelas dan kalian lebih memahami budaya politik, di bawah ini akan dijelaskan satu persatu apa itu budaya politik bagaimana ciri-cirinya dan macam macamnya. Budaya Politik merupakan suatu pola perilaku masyarakat dalam berkehidupan bernegara,hukum, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, adat,adat istiadat serta norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat pada setiap harinya. Budaya politik juga dapat kita artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara yang sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah kepetusan yang kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat secara keseluruhan. Jika disederhanakan lagi pengertian budaya politik merupakann suatunilai-nilai yang berkembang pada masyarakat tertentu dalam bidang politik. Macam macam Budaya Politik Budaya politik Parokial Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang memiliki tingkat partisipasi yang renda, hal tersebut dikarenakan faktor kognitif, contohnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini biasanya ada dalam masyarakat tradisional yang sifatnya lebih sederhana. Baca juga Pengertian Ideologi dan Macam-Macam Ideologi Beserta Penjelasan Lengkap Pengertian Sosial, Cakupan Sosial dan Faktor-Faktor Sosial Orang-orang yang menjadi partisipan dalam budaya politik parokial iniyaitu orang-orang yang tidak mengetahui atau paham tentang pemerintahan dan politik sesungguhnya. Ciri ciri Politik Parokial diantaranya adalah sebagai berikut Bersifat apatis Pengetahuan politik yang masih rendah Tidak perduli dan lebih menarik diri terhadap kehidupan politik Masyarakatnya sederhana dan tradisional Anggota masyarakat lebih cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang sebenarnya sangat luas Kesadaran masyarakat akan pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya yang rendah Warga negara tidak terlalu berharap dengan adanya sistem politik Tidak adanya peranan politik yang bersifat khusus Budaya Politik Partisipan Budaya politik macam Partisipan merupakan budaya politik yang ditandai dengan adanya tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Pada budaya politik partisipan ini ditandai dengan adanya kesadaran dari setiap individu sebagai seorang anggota yang aktif dalam sistem politik. Pada budaya politik partisipan memang bersifat cenderung membuat masyarakatnya dilibatkan dalam sistem politik baik itu secara keseluruhan maupun secara struktur serta dalam proses administrativenya. Masyarakat yang menjadi partisipan dalam budaya politik ini akan merasa menjadi anggota aktif yang ikut serta bertanggung jawab pada keputusan politik. Berikut ciri ciri Budaya Politik Partisipan diantarnaya adalah sebagai berikut Pengetahuan yang tinggi terhadap politik Memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi Warga negara memiliki kepekaan terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik Warga dapat menilai terhadap adanya masalah atau isu politik Warga memiliki kesadaran untuk taat terhadap peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan yang tertekan Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawabnya Kontrol politik yang aktif Warga mampu dan memiliki keberanian dalam memberikan masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah Budaya Politik Kaula Budaya politik Kaula yaitu budaya politik yang banyak dilakukan digunakan oleh masyarakat yang sudah relative lebih maju baik dalam bidang sosial ataupun ekonomi, akan tetapi masih belum terlalu aktif. Partisipan dalam budaya politik kaula macam ini akan patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan namun tidak melibatkan diri dalam proses politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan sehingga dianggap memiliki tingkat perhatian yang rendah. Ciri ciri Budaya Politik Kaula diantaranya adalah sebagai berikut Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup baik Partisipasi politik yang minim Warga negara akan menganggap dirinya kurang dapat mempengaruhi sistem politik yang ada. Kehidupan ekonomi warga negara sudah membaik Tingkat pendidikan relatif sudah maju Kesadaran berpolitik yang rendah Masyarakat menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya Warga negara cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah Masyarakat secara pasif patuh akan pada pejabat, pemerintah, dan undang-undang yang ada Baca juga artikel di bawah ini Ragam-Ragam Musik Di Indonesia Yang Harus Anda Ketahui Suku Lingon – Misteri & Fakta Unik Suku Pedalaman Halmahera Bermata Biru Pengertian Masyarakat Madani Menurut Para Ahli dan Ciri-Ciri atau Karakteristik Umum Masyarakat Madani Biografi Ki Hajar Dewantara Demikianlah ulasan mengenai pengertian budaya politik, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan anda. kunjungi terus sebagai media pembelajaran. – Setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk menanamkan norma dan nilai-nilai kepada anggotanya, termasuk dalam bidang politik. Dari proses penanaman tersebut, anggota masyarakat akan berusaha mempelajari tentang bagaimana sistem politik seharusnya bekerja serta apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kurun waktu yang relatif panjang, sikap-sikap politik yang dipelajari oleh anggota masyarakat tersebut akan membentuk suatu budaya tertentu, yaitu budaya politik. Dilansir dari buku Pengantar Ilmu Politik 2016 karya Michael G. Roskin dan kawan-kawan, dijelaskan definisi budaya politik menurut Sidney Verba. Menurut Sidney Verba budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. Baca juga Partai Politik Definisi dan Fungsinya Pada dasarnya, budaya politik merupakan nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dan melandasi pandangan hidup warga masyarakat suatu negara. Budaya politik lebih fokus terhadap aspek-aspek non perilaku aktual, seperti pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Dengan demikian, budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Budaya politik memang tidak bisa lepas dari sistem politik. Sebab hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Berarti, setiap berbicara tentang budaya politik, maka tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang mencakup komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan antara struktur dan fungsi politik. Tidak hanya itu, budaya politik juga mencakup komponen-komponen perilaku masyarakat suatu negara secara massal yang mempunyai peran bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Baca juga Infrastruktur Politik di Indonesia Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan persepsi dan tindakan warga masyarakat suatu negara terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat yang bersangkutan maupun pemerintahnya. Tipe-tipe budaya politik Dalam buku Mengenal Ilmu Politik 2015 karya Ikhsan Darmawan, dijelaskan beberapa tipe budaya politik, yaitu Budaya politik parokial Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang terbatas pada lingkup kecil yang bersifat kedaerahan. Budaya politik ini memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor kognitif tingkat pendidikan rendah. Budaya politik tipe ini juga memperlihatkan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik tipe ini terlihat jelas pada kelompok masyarakat tradisional. Budaya politik subyek Budaya politik subyek merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat tidak mempunyai perhatian dan kesadaran besar terhadap keseluruhan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik tipe ini, perhatian yang lebih besar ditunjukkan pada hasil dari sistem politik yang bersangkutan. Sementara dalam hal partisipasi dan keterlibat dalam sistem politik, bisa dibilang sangat kecil. Baca juga Suprastruktur Politik Indonesia Kekuatan subyek politik dalam tipe ini sangat kecil dalam hal memengaruhi dan mengubah sistem politik yang ada. Dengan demikian, posisi subyek politik dalam tipe ini hanya menunggu kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Budaya politik partisipan Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam tipe ini, anggota masyarakat berperan aktif dalam proses politik serta dapat memengaruhi sebuah kebijakan politik yang akan dibuat oleh pemegang kekuasaan. Budaya politik tipe partisipan merupakan tempat yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Harmonisasi hubungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 44-51Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu SosialAvailable online Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemulamelalui Pendidikan KewarganegaraanAsmika RahmanProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program PascasarjanaUniversitas Negeri Yogyakarta, IndonesiaDiterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018AbstrakPolitik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang adadalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untukmempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi ataumemberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahamanpolitik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor matapencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadappolitik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secaramendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagaipemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yangrelevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkanpartisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsepmasyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan Kunci Konsep Dasar; Pendidikan Politik; Pemilih is the means the most elegant in the grab or get a power. Policies that exist within a country is a political product that is usedby a group of people, in this case is the Government, to influence or change an order of people's lives. Of course it is not easy toinfluence or give a political understanding on the community. There are several factors that can affect the dominant understandingof the political community, namely educational factors, environmental factors, factors of gender, heredity factors to education has an important role in influencing or providing an understanding of politics through means of education inthe school environment in particular like a novice voters and the public in General. The purpose of thiswriting is to make the studentsas well as community voters beginners can have fundamentally understanding about politics through means of civic education as apolitical education. So the student as novice voters and the public in general political literacy and are able to demonstrateparticipatory attitude towards politics. Writing method used in this study is a journal paper libraries supported by the results ofrelevant research. Citizenship education as one of the media means of political education is expected to increase politicalparticipation on the young gerasi or commonly referred to as novice voters, resulting in the application of the concept of communityDemocratic concluded The Basic Concept; Political Education; Novice to Cite Rahman, A. 2018. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui PendidikanKewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 1 44-51.*Corresponding authorE-mail asmikarahman89 2085-482X PrintISSN 2407-7429 Online Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 era serba canggih saat ini, kita dituntutuntuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidakterlepas dalam urusan politik. Politik merupakansarana yang paling elegan dalam meraih ataumendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakanproduk politik yang digunakan oleh sekelompokorang, dalam hal ini adalah pemerintah, untukmempengaruhi atau merubah suatu tatanankehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untukmenaikkan harga bahan bakar miyak, menaikkanharga bahan pokok makanan, menaikkan tarifdasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor,merubah kurikulum pendidikan, dan lainsebagainya. Maka dari itu masyarakat ditutut untukmelek politik atau dengan kata lain faham terhadappolitik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipuoleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadaprakyat. Rakyat mempunyai peran yang sangatpenting dalam suatu Negara, karena sukses atautidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatasmana partisipasi masyarakat dalam pemilihanumum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif,presiden maupun pemilihan umum kepala pemilihan umum tersebut selaluterdapat pemilih pemula. Menurut Undang-UndangNo. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemulaadalah warga Indonesia yang pada hari pemilihanatau pemungutan suara adalah warga NegaraIndonesia yang sudah genap berusia 17 tahun danatau lebih atau sudah/pernah kawin yangmempunyai hak pilih, dan sebelumnya belumtermasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategoripolitik adalah kelompok yang baru pertama kalimenggunakan hak pilihnya Setiajid, 201119.Berati kriteria pemilih pemula merupakan merekayang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikahatau yang baru pertama kali menggunakan hakpilihnya pada saat pemilihan umum satu peran masyarakat atau pemilih pemuladalam politik adalah memiliki fungsi kontrolterhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsiinilah sehingga dapat berpengaruh terhadapkebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harusmempertimbangkan segala sesuatunya berdasaratas keinginan dan kebutuhan rakyatnya, bukankarena atas dasar keinginan suatu kelompok bukanlah hal mudah dalammempengaruhi atau memberikan pemahamanpolitik terhadap masyarakat rakyat. Adabeberapa faktor dominan yang dapatmempengaruhi pemahaman politik masyarakat,yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktorjenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor matapencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tesebutdapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akanmempengaruhi pemahaman masyarakat terhadappolitik. Dari segi budaya politik juga memiliki peranbesar dalam pemahaman masyarakat terhadappolitik, yaitu seperti dikemukakan oleh Gabriel AlAlmond dan Sidney Verba 199021 yangmengatakan bahwa budaya politik adalah sikaporientasi warga negara terhadap sistem politik dananeka ragam bagiannya, dan sikap terhadapperanan warga negara didalam sistem menurut Mochtar Mas’oed dan ColinMac Andrew 198641 mengatakan budaya politikadalah sikap dan orientasi warga suatu negaraterhadap kehidupan pemerintahan negara Kewarganegaraan memilikiperan penting dalam mempengaruhi ataumemberikan pemahaman terhadap politik melaluisarana pendidikan di lingkungan sekolah secarakhusus bagai pemilih pemula dan masyarakatsecara umum. Materi-materi yang berkaitandengan politik secara eksplisit terdapat padamateri pelajaran di jenjang Sekolah Menengah AtasSMA kelas XI sebelas, yaitu pada BAB BudayaPolitik. Bab ini menjelaskan tentang pengertianbudaya, politik, budaya politik, tipe-tipe budayapolitik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya,setelah peserta didik selesai menempuh materi ini,peserta didik mampu untuk mendeskripsikanpengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipebudaya politik yang berkembang dalammasyarakat, mendeskripsikan pentingnyasosialisasi pengembangan budaya politik, sertamampu menampilkan peran serta budaya politikpartisipan. Begitu juga pendidikan politik yangdapat kita berikan kepada masyarakat sekitar padaumumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalamkegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikutkegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihan umumKepala Desa/Dukuh dan lain penulisan ini adalah agar siswasebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan46pemula dapat memiliki pemahaman secaramendasar mengenai politik melalui saranapendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikanpolitik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula danmasyarakat secara umum melek politik dan mampuuntuk menunjukkan sikap partisipatif terhadappolitik. Adapun manfaat teoritik dari penulisan iniadalah bagi penulis dapat memberikan pengalamanyang sangat berharga dalam penyusunansistematika pembuatan paper. Penulis jugamendapatkan pengetahuan tentang konsep dasarpendidikan politik dalam masyarakat. Penulis jugamenyadari bahwa masih banyak kekurangannyadalam penulisan paper ini. Adapun manfaat bagisiswa dan masyarakat luas adalah membentuksiswa dan masyarakat yang tahu dan faham akankehidupan berbangsa dan bernegara, dimana siswadan masyarakat dibekali dengan pengetahuanbudaya politik dan diajarkan tentang bagaimanapartisipasi PolitikPolitik memiliki makna cukup beragam. Adayang menyebutnya dengan seni dan ilmupemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagiankekuasaan. Pada dasarnya politik berkenaandengan perilaku manusia dalam mendapatkankekuasaan, menjalankan kekuasaan, danmempertahankan politik merupakan salah satu ilmutertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secaraetimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani“polis” yang artinya negara kota. Dari istilah polisini, berkembang konsep polites yang berarti warganegara dan konsep politikos yang berartikewarganegaraan. Dari arti etimologis tersebut,politik dapat diartikan sebagai sesuatu yangberhubungan dengan atau antara warga negarapada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akarkatanya adalah politics, yang bermaknakebijaksanaan policy. Jika dilihat dari keduabahasa tersebut, bahasa Yunani dan Inggris, makapolitik dapat dipahami sebagai suatu proses dansistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yangberkaitan erat dengan warga negara dalam satunegara kota Sitepu, 2012.Pengertian politik dari para ahli diantaranyadikemukakan oleh Laswell dkk 1952 bahwapolitik merupakan suatu proses dalam bentuk“siapa yang mendapatkan apa, kapan danbagaimana” politics as who gets, what, when, andhow. Easton 1981 merumuskan politik sebagaipola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan,kehidupan publik, pemerintah, dan 1971 berpendapat bahwa yangdimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negarauntuk mencapai kekuasaan dalam negara. MenurutBudiarjo 2008 politik adalah bermacam-macamkegiatan dalam suatu sistem sosial yangmenyangkut proses menentukan danmelaksanakan PolitikMenurut Almond dan S. Verba 1991,budaya politik adalah sikap orientasi warga negaraterhadap sistem politik dan aneka ragambagiannya, dan sikap terhadap peranan warganegara di dalam sistem itu. Menurut Marbun2005, budaya politik adalah pandangan politikyang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihanpolitik seseorang. Budaya politik lebihmengutamakan dimensi psikologis dari suatusistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan,simbol yang dimiliki individu dan yangdilaksanakannya dalam Larry Diamond 2003, budayapolitik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai,sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentangsistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Menurut Mas’oeddan Andrews 1986, budaya politik adalah sikapdan orientasi warga suatu negara terhadapkehidupan pemerintahan negara dan Almond dan Powell 1966, budaya politikadalah suatu konsep yang terdiri dari sikap,keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yangsedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat,termasuk pola kecendrungan-kecendrungankhusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapatpada kelompok-kelompok dalam Tipe-tipe Budaya Politika. Budaya Politik Parokial Parochial PoliticalCultureBudaya Politik ini terbatas pada satu wilayahatau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnyabudaya politik ini terdapat dalam masyarakat yangtradisional dan sederhana. Dalam masyarakat Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 ini, spesialisasi sangat kecil dan belumbanyak Budaya Politik Subyek Subject PoliticalCultureMenurut Muchar Mas’oed dan ColinMacAndrews, budaya politik subjek menunjukkanpada orang-orang yang secara pasif patuh padapejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undangUU, tetapi tidak melibatkan diri dalam politikataupun memberikan suara dalam Budaya Politik Partisipan ParticipantPolitical CultureMenurut Almond dan Verba, budaya politikpartisipan adalah suatu bentuk budaya dimanaanggota masyarakat cenderung diorientasikansecara eskplisit terhadap sistem sebagaikeseluruhan dan terhadap struktur dan prosespolitik serta administratif. Budaya politik iniditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinyaataupun orang lain, sebagai anggota aktif dalamkehidupan politik. Ini menunjukkan pada orangorang yang tidak dalam kegiatan politik, palingtidak dalam kegiatan pemberian suara Voting danmemperoleh informasi yang cukup banyak Pendidikan PolitikMenurut Gabriel Almond dalam Mas’oed1986, pendidikan politik adalah bagian darisosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimanaseharusnya masing-masing masyarakatberpartisipasi dalam sistem politiknya. MohammadNuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib 2009mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas padapengenalan seseorang terhadap peran individudalam partisipasinya dalam pemerintahan, partaipolitik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnyaadalah terbangunnya proses pendawasaan danpencerdasan seseorang akan tanggung jawabindividu dan kolektif untuk menyelesaikanpermasalahan bangsa sesuai otoritasnya yangmengandung makna mentalitas dan etika Surono sebagaimana dikutipRamdlang Naning 19828, pendidikan politikadalah usaha untuk masyarakat politik, dalam artimencerdaskan kehidupan politik rakyat,meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaandan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawabterhadap bangsa dan 1990 mengidentifikasi pendidikanpolitik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasipolitik adalah bagian langsung dari kehidupanmasyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak,diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, halitu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baikpenguasa ataupun orang awam. Jadi kalau bolehdisimpulkan, pendidikan politik dalam arti katayang ketat dapat diartikan usaha yang sadar untukmengubah proses sosialisasi masyarakat sehinggamereka memahami dan menghayati betul nilai–nilai politik yang terkandung dalam suatu sistempolitik yang ideal yang hendak dibangun. Hasilpenghayatan itu akan menghasilkan/melahirkansikap dan tingkah laku politik baru yangmendukung sistem politik yang ideal itu, danbersamaan dengan itu lahir pula kebudayaanpolitik Kantaprawira 2004, pendidikanpolitik yaitu untuk meningkatkan pengetahuanrakyat agar mereka dapat berpartisipasi secaramaksimal dalam sistem politiknya. Sesuai pahamkedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harusmampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melaluia Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentukpendapat umum; b Siaran radio dan televisi serta filmaudio visual media; c Lembaga atau asosiasi dalammasyarakat seperti masjid atau gereja tempatmenyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikanformal ataupun Bentuk dan Proses Pendidikan PolitikBentuk dan proses sosialisasi ataupendidikan politik menurut Kavang 1998, ituterbagi atas dua jenis, yaitu a Bentuk dan prosesyang bersifat laten atau tersembunyi dimanakegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalamlembaga-lembaga sosial non politis sepertilingkungan keluarga, lingkungan sosial dankeagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungansekolah atau kampus. b Bentuk dan proses yangbersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsungdalam lembaga politis tertentu termasuk pemiludan perangkat-perangkatnya.Adapun bentuk sosialisasi politikberdasarkan jumlah peserta audience atau massa Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan48yang mengikutinya dibedakan menjadi bentukumum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadibila massa audience yang melaksanakannya tidakdibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yangterbatas jumlahnya dibatasi untuk Partisipasi PolitikSecara etimologi kata partisipasi berasal darikata latin “Pars” dan “capere”. Pars berarti bagian-bagian dan capere berarti mengambil atau ikutserta. Jadi diartikan partisipasi adalah “ikut sertamengambil bagian”. Kemudian dalam bahasaInggris, disebut participate atau participationberarti mengambil bagian atau mengambilperanan. Rush dan Althoff 2001 mengatakanbahwa partisipasi politik adalah keterlibatanindividu sampai macam-macam tingkatan di dalamsistem Budiardjo 2008, sebagai definisiumum dapat dikatakan bahwa partisipasi politikadalah kegiatan seorang atau kelompok oranguntuk ikut serta secara aktif dalam kehidupanpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinannegara dan secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi kebijakan pemerintah publicpolicy. Kegiatan ini mencakup kegiatan sepertimemberikan suara dalam pemilihan umum,menghadiri rapat umum, mengadakan hubungancontacting atau lobbying dengan pejabatpemerintah atau anggota parlemen, menjadianggota partai, atau salah satu gerakan sosialdengan direct action dan Bentuk Partisipasi PolitikMenurut Mas’oed & Andrews 1986partisipasi politik terbagi dalam 2 dua bentuk,yakni secara Konvesional dan Non tersebut adalaha. Partisipasi politik secara konvensional adalahpemberian suara voting, diskusi politik,kegiatan kampanye, membentuk danbergabung dalam kelompok kepentingan,komunikasi individual dengan pejabat politikdan Partipasi politik secara non konvensionaladalah pengajuan petisi demonstrasi,konfrontasi mogok, tindakan politik terhadapharta benda perusakan, pemboman,pembakaran, tindakan kekerasan politikterhadap manusia penculikan, pembunuhan,perang gerilya dan revolusi.6. Pemilih PemulaPemilih adalah sebagai semua pihak yangmenjadi tujuan utama para kontestan untukmereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukungdan kemudian memberikan suaranya kepadakontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal inidapat berupa konstituen maupun masyarakat padaumumnya. Konstituen adalah kelompokmasyarakat yang merasa diwakili oleh suatuideology tertentu yang kemudian termanisfestasidalam institusi politik seperti partai politikPrihatmoko, 2005.Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tigakategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilihyang benar-benar memilih partai berdasarkanpenilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilihkritis emosional, yakni pemilih yang masih idealisdan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula,yakni pemilih yang baru pertama kali memilihkarena usia mereka baru memasuki usia pemula adalah warga negara yang didaftaroleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih,dan baru mengikuti pemilu memberikan suarapertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan diIndonesia dengan rentang usia 17-21 tahunFenyapwain, 2013.Pahmi 2010 mengatakan bahwa pemilihadalah warga Negara Indonesia yang telah genapberusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ Undang-Undang No. 10 tahun 2008Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah wargaIndonesia yang pada hari pemilihan ataupemungutan suara adalah warga Negara Indonesiayang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebihatau sudah/pernah kawin yang mempunyai hakpilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilihkarena ketentuan Undang-Undang menurut Suhartono 20096pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilaikebudayaan yang santai, bebas, dan cenderungpada hal-hal yang informal dan mencarikesenangan, oleh karena itu, semua hal yangkurang menyenangkan akan dihindari. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 Teori Perilaku Pemilih Voting BehaviorPerilaku pemilih voting behavior dapatdianalisis dengan tiga pendekatan, antara lainadalah a. Pendekatan Sosiologis. Keterkaitan antaramodel sosiologis dengan perilaku pemilihterhadap keanggotaan kelompok mengatakanbahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan olehfaktor ekonomi dan kedudukan sosialnyadimana ia berada, terutama dalamkelompoknya. Pengaruh sosiologis terhadapperilaku pemilih yakni identifikasi kelas sosialyakni kesamaan yang dalam pandanganpemilih ada diantara kedudukan sosial dirinyadengan kedudukan sosial partai politik. Namunjuga aspek agama, kelas sosial, etnisitas,gender, dan juga aspek daerah tempat tinggalSitepu, 2012.b. Pendekatan Psikologis. Pemilih yang secarapsikologis terikat dengan partai politik, atauberupa kesamaan psikologis yang terlihatantara diri dan keadaan seseorang denganpartai yang hendak dipilihnya. Lalu kemudianada lagi yang namanya identifikasi kelas sosialyaitu kesamaan yang dalam pandanganpemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinyadan kedudukan sosial partai politik. Parapemilih dilihat sebagai orang yangmenidentifikasikan dirinya dengan satu partaipolitik tertentu. Jadi, intinya adalah bahwaidentifikasi seseorang pemilih denganpartaipartai politik tidak didasarkan kepadakesamaan kelas sosial akan tetapi didasarkanpada kesamaan orientasi budaya Sitepu,2012.c. Pendekatan Rasional. Alasan pilihan rasionalberupa perhitungan tentang untung dan rugisecara pribadi jikalau seseorang memilihsebuah partai politik suatu hal yang dapatmenjelaskan mudahnya perpindahanseseorang dari partai satu kepartai yanglainnya. Pendekatan pilihan rasional melihatkegiatan memilih sebagai produk kalkulasiuntung dan rugi. Oleh sebab itu yang menjadipertimbangan adalah tidak hanya “ongkos”memilih dan kemungkinan suaranya dapatmemengaruhi hasil yang diharapkan. Bagipemilih, pertimbangan untung rugidipergunakan untuk membangun keputusantentang partai atau kandidat yang dipilih,terutama untuk membuat keputusan apakahikut memilih atau tidak ikut memilih Sitepu,2012.Studi mengenai perilaku memilih jugadikembangkan oleh Dennis Kavanagh Imawan1995 sebagai berikuta. Structural Approach. Dalam pendekatan inistruktur social dipandang sebagai basis daripengelompokan politik. Bahwa tingkah lakupolitik seseorang, termasuk dalam menentukanpilihan politiknya, ditentukan olehpengelompokan sosialnya yang pada umumnyadidasarkan atas kelas sosial, agama, desakota,bahasa dan Sociological Approach. Pendekatan iniberpendapatbahwa tingkah laku politikseseorang dipengaruhi oleh identifikasi sertanorma-norma yang dianut oleh satu pendekatan ini, mobilitas seseoranguntuk keluar dari satu kelompok danbergabung dengan kelompok lain Ecological Approach. Pendekatan inimemandang faktor-faktor yang bersifatekologis, seperti daerah, sangat menentukantingkah laku politik seseorang. Misalnya, dalampendekatan ini percaya bahwa mereka yanglahir dan dibesarkan di daerah pesisir pantailebih bersikap demokratis dibandingkandengan mereka yang berada di Social Psychological Approach. Dalampendekatan ini tingkah laku dan keputusanpolitik seseorang sangat dipengaruhi olehinteraksi antara factor internal, seperti sistemkepercayaan, dan factor eksternal, sepertipengalaman politik. Pendekatan inimemandang bahwa tingkah laku dankepercayaan individu menentukan danmembentuk norma-norma Rational Choice Approach. Pendekatan inimemandang bahwa semakin modernnya sertamakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat,maka masyarakat akan selalumemperhitungkan keuntungan dan kerugianyang akan diperoleh bila melakukan satutindakan politik. Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan50SIMPULANSiswa sebagai pemilih pemula ataumasyarakat secara umum dituntut untuk melekterhadap politik, agar dapat berperan sebagaipengontrol terhadap jalannya pemerintahan yangberkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yangmelek politik, maka diperlukan pendidikan politiksejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memilikiperanan penting dalam memberikan pemahamanterhadap politik melalui sarana pendidikan dilingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Politikdapat dipahami sebagai suatu proses dan sistempenentuan dan pelaksanaan kebijakan yangberkaitan erat dengan warga negara dalam satunegara kota. Pendidikan politik adalah bagian darisosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimanaseharusnya masing-masing masyarakatberpartisipasi dalam sistem politiknya. Pendidikanpolitik dalam hal ini dilakukan melalui matapelajaran pendidikan kewarganegaraan, secaraeksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjangSekolah Menengah Atas SMA kelas XI sebelas,yaitu pada BAB Budaya Politik. Partisipasi politikadalah kegiatan seorang atau kelompok oranguntuk ikut serta secara aktif dalam kehidupanpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinannegara dan secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi kebijakan pemerintah publicpolicy. Pemilih pemula adalah warga negaraIndonesia yang terdaftar sebagai pemilihberdasarkan ketentuan undang-undang pemilihanumum dengan usia minimal 17 tahun atausudah/pernah kawin serta baru pertama kalimendapatkan hak suara pada saat pemiludilaksanakan. Perilaku pemilih voting behaviordapat dianalisis dengan tiga pendekatan, antaralain a Pendekatan Sosiologis, b PendekatanPsikologis, c Pendekatan Rasional. Pendekatanyang digunakan dalam ha ini adalah pendekatanrasional, yaitu pertimbangan untung rugi dalammemilih partai atau kandidat calon pemimpin,terutama untuk membuat keputusan apakah ikutmemilih atau tidak ikut memilih yang dilakukanoleh siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakatsecara TERIMAKASIHTerimakasih kepada Dr. Marzuki, danDR. Suharno, selaku dosen pengampumatakuliah Penulisan Karya Ilmiah. Telahmembimbing dan mengarahkan dalam pembuatanpaper jurnal ini. Terimakasih juga kepada prodiPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Program Pascasarjana, sudah memberikankesempatan dalam berkarya dan PUSTAKAAffandi, M. 1971. Himpunan Kuliah Ilmu IlmuKenegaraan. Alumni 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politikdi Indonesia,Kumpulan Karangan, Jakarta G. & G. Bingham Powell, Jr. 1966. ComparativePolitics A Developmental Approach. Boston LittleBrown and Company G. & Sidney .V. 1990. Budaya Politik TingkahLaku Politik dan Demokrasi di Lima Bumi M. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. JakartaGramedia Pustaka L. 2003. Developing Democracy TowardsConsolidation. Yogyakarta IRE D. 1981. A Framework for Political The University of Chicago 2013. Pengaruh Iklan Politik dalamPemilukada Minahasa Terhadap PartisipasiPemilih Pemula di Desa Tounelet KecamatanKakas. Journal “Acta Diurna” Volume I. No. 1Tahun R. 1995. Pemilihan Umum 1992. DinamikaPemilih dalam Pemilu 1992. Suatu Center for Strategic and R. 2004, Sistem Politik Indonesia, SuatuModel Pengantar, Edisi Revisi, Bandung Sinarbaru D. 1998. Political Culture. Bandung Ade Ivan Prayetno, 2017,Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada ProsesPemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun2016, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 1 D. 2015. Peran Pendidikan Politik terhadapPartisipasi Politik Pemilih Muda. Jurnal Politico 17 H. D., Lerner, D., & Rothwell, C. E. 1952. TheComparative Study of Elites. Stanford HooverInstitute 2005. Kamus Politik. Jakarta PustakaSinar M., & Andrews, C. 1986. Perbandingan SistemPolitik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 Ramdlang, 1982, Pendidikan Politik danRegenerasi, Jakarta 2010. Politik Pencitraan. Jakarta P., 2017. Peranan Partai Politik dalamMelaksanakan Pendidikan Politik. JPPUMA JurnalIlmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 1 51-59Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala DaerahLangsung. Filosofi, Sistem dan ProblemaPenerapan di Indonesia. Semarang M & Althoff, P. 2001. Pengantar Sosiologi PT. Raja Grafindo 2011. Orientasi politik yang mempengaruhipemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnyapada pemilihan Walikota Semarang Tahun Januari-Juni 2011,hal. P. A. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta 2009. Tingkat Kesadaran Politik PemilihPemula Dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education Studi Kasus PilkadaProvinsi Banten Jawa Barat”, Hasil Penelitian,Pascasarjana UPI, 2009 hal A. 2017. Pemahaman Siswa TentangKonsep Demokrasi Dalam PendidikanKewarganegaraan, dalam Prosiding SeminarNasional Tahunan Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 2017, Hal. 530-534Undang-Undang nomor 10 tahun PemilihPemula. ... Setelah proses pemberian materi selesai selanjutnya pemateri mengembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pesta politik, begitupun pada mahasiswa awal yang memprogramkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hemafitria & Rianto, 2016;Rahman, 2018. ... Irma IrayantiIpandang IpandangAhmadi AhmadiAbdul WahidTahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Oleh karena itu, sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMA yang baru akan memiliki pengalaman pertama dalam memilih. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung ke sekolah sasaran yakni SMAN 13 Konawe Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi pelaksaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak ini merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama kalinya.... Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta berkewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Pendidikan pemilih dengan demikian adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam dalam pemilu Rahman, A. 2018. ...Abdul MalikSyaripuddin SyaripuddinHarianto HariantoDesa Duampanua adalah salah satu desa yang ada di Kecamtan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Yang dihuni oleh sekitar ± 936 kk, dari banyaknya jumlah masyarakat banyak pula yang kurang paham dalam pelaksanaan pemilihan umum terutama bagi pemilih pemula. Mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum pemilu yang awalnya hanya untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme dalam pemilihan kepala Daerah dan Desa. Bagaimana diketahui di Polewali Mandar akan dilaksankan Pilkades serentak pada bulan November di beberapa Desa di Kab. Polewali Mandar salah satunya Desa Duampanua. Maka dari itu mahasiswa Program Unasman Mebangun Desa PUMD yang ada di Desa Duampanua bekerjasama dengan Bawaslu dan pemerintah Desa Duampanua meberikan pemahaman dalam mensosialisasikan penyuluhan pendidikan pemilih pemula terhadap masyarakat Desa Duampanua. Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar siring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah berdasarkan pada pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa dan Negara. Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Di sinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan bagi pemilih pemula.... Setelah proses pemberian materi selesai selanjutnya pemateri mengembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pesta politik, begitupun pada mahasiswa awal yang memprogramkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hemafitria & Rianto, 2016;Rahman, 2018. ... Irma IrayantiIpandang IpandangAhmadi AhmadiAbdul WahidTahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Oleh karena itu, sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMA yang baru akan memiliki pengalaman pertama dalam memilih. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung ke sekolah sasaran yakni SMAN 13 Konawe Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi pelaksaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak ini merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama YunusSukri TammaDian EkawatyThis paper aims to show how the formation of political preferences of first-time voters occurs. As a factor that influences political behavior, the understanding of political preferences becomes important thinking of a person or community, including the first-time voters. As one of the important segments in political dynamics, first-time voter existence is always an interesting aspect to be examined, including their existence as people who are about to exercise their voting rights for the first time. So far, the first-time voters have tended to be seen as a segment that seems simply to understand their political behavior tendencies due to assumed it is often reflecting the political attitudes of their parents or family. However, since the emergence of social media, there has been a tendency of shifted related to their forming political preferences. Based on research conducted in the City of Makassar towards students in several high schools as first-time voters, this paper aims to show how the actual role of schools, parents, and social media roles in shaping their political preferences that shaping the tendency of their political Abdi MuhammadNopyandri NopyandriUjang BabasKegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi dalam menghadapi pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020 bertujuan 1 meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA di Kota Jambi terhadap pengetahuan politik; 2 meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda khususnya siswa SMA yang merupakan pemilih pemula dalam pilkada kota terhadap politik Kota Jambi; dan 3 mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula Kota Jambi akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya di Kota Jambi. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, monitoring serta controlling terhadap mitra pengabdian yaitu siswa yang telah memiliki hak memilih pada SMAN 7 Kota Jambi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PKM berupa survei lapangan, kunjungan dan diskusi melalui komunikasi dua arah dengan kepala sekolah dan guru, pelatihan dan FGD, simulasi pencoblosan dan follow up. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi dalam menghadapi pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020, disimpulkan bahwa adanya peningkatan partisipasi, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpolitik yang signifikan pada siswa SMAN 7 Kota Jambi dalam memahami pentingnya partisipasi politik, baik dalam proses politik pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan JuliSabudin SabudinJoni SiusMamasa merupakan daerah yang berada dalam lingkup Komunitas Kondosapata Uaisapalean yang merupakan gabungan dari keberadaan awal Pitu Ulunna Salu PUS ditambah komunitas lain yang terbentuk di sekitar PUS. Penduduk di Kabupaten Mamasa adalah 83% Kristen dari berbagai denominasi gereja termasuk Kristen Katolik. Uaisapalean Kondosapata menganut Ada 'Tuo. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh adat dan budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai sumber yang kompeten dan memahami esensi penelitian dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup kuat antara Bea Cukai dan Budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa. Adat dan Budaya di Kabupaten Mamasa berbeda dari satu daerah ke daerah lain, mempengaruhi dan membentuk masyarakat dengan karakter yang AzzuhriABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan konsep dari Milbrath dan Goel mengenai orang yang setidak- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Data yang dikumpulkan bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Data yang didapa direduksi dan diverifikasi. Hasil penemuan ini ditemukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sangat rendah di antara Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sukamerindu dan dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi dari Kantor Camat Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bahwa partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Desa Sukaraja sebanyak 28 Orang pemilih pemula yang berpartisipasi atau melibatkan diri dalam pemilihan Bupati yang berpersentase sebanyak 40%.Kata Kunci Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, PemiluAbstrak. Perubahan persentase pada jumlah pemilih menjadikan pemilih pemula sebagai salah satu kategori pemilih yang mampu memberikan hak suaranya berdasarkan dengan efikasi dalam dirinya. Untuk meningkatkan efikasi dan partisipasi pemilih pemula dibutuhkan tools yang efektif, sehingga pemilih pemula mampu menentukan pilihannya berdasarkan bekal yang telah ia dapatkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas modul pendidikan politik dalam meningkatkan efikasi politik dan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Barru. Subjek penelitian ini berjumlah 662 pemilih pemula di masing-masing sekolah SMA Kabupaten Barru, usia minimal subjek 17 tahun dan memiliki KTP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling. Pengambilan data penelitian ini menggunakan Skala Efikasi Politik dan Skala Partisipasi Politik. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji MANOVA dengan bantuan program SPSS 25. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh p=0,022 p< 0,05 artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu penggunaan modul pendidikan politik efektif dalam meningkatkan efikasi politik dan partisipasi politik pada Siswa SMA di Kabupaten Barru. Kata Kunci efektivitas modul, efikasi politik, partisipasi politik, pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn. Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan guru PPKn, kepala sekolah, wakil kurikulum dan siswa kelas XI. Data didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn belum optimal dalam rangka mewujudkan warga negara yang melek politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi. Faktor penghambat dalam pelaksanakaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yakni keterbatasan sumber belajar yang hanya terfokus pada buku teks dan Lembar Kerja Siswa, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga guru sulit mengembangkan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik ialah Pertama, guru harus lebih kreatif dalam mencari sumber belajar dari berbagai media massa. Kedua, guru harus lebih kreatif dan inovatif serta selektif dalam menggunakan berbagai metode dan media pendidikan politik dalam pembelajaran Fakhri Ali KhaleharAde Adliana Salim ZarkasyiPrayetno , , ini dilakukan di Desa Laut Dendang yang tahun 2016 lalu mengadakan pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini terjadi karena melihat angka pemilih pemula antusias dalam memilih calon Kepala Desa, tetapi tidak tahu apa dasar mereka melakukan pemilihan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku memilih pemilih pemula pada proses pemilihan Kepala Desa tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pendekatan yang digunakan oleh pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 lebih banyak memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan sosiologis. Dari rekapitulasi table indicator, dari keempat pendekatan yang ditawarkan untuk menganalisis perilaku memilih pemilih pemula, pendekatan sosiologis memiliki angka persentasi lebih PasaribuPolitical parties are organized groups and their members have an orientation, values of the same ideals. The aim is to gain political power and to seize political positions, usually by constitutional means to implement their policies. Thus it can be said that political parties are one of the core instructions and modern democracy. Modern democracy relies on a system called representation repressentif, whether the representation of formal state institutions such as parliament DPRD / DPR and representation of community aspirations in party instructions. Political parties function to seek and teach talented persons to actively participate in political activities as party members thus participate in politics. This is an important role in political parties to provide political education for the Kuliah Ilmu Ilmu KenegaraanM AffandiAffandi, M. 1971. Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan. Alumni dan Prospek Pembangunan Politik di IndonesiaAlfianAlfian. 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Kumpulan Karangan, Jakarta PT. Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima NegaraG AlmondV SidneyAlmond, G. & 1990. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta Bumi BudiardjoBudiardjo, M. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan KakasM M FenyapwainFenyapwain, 2013. Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas. Journal "Acta Diurna" Volume I. No. 1 Tahun 2013. Jakarta ANTARA - Generasi Z dikenal sebagai generasi yang saat ini sedang dalam rentang umur remaja, generasi yang akan sering disebut-sebut akan menjadi generasi emas pada 2045, saat Republik Indonesia berusia 100 tahun alias satu abad. Badan Pusat Statistik mengategorikan generasi terbaru setelah generasi milenial itu dengan rentang kelahiran pada 1997 sampai dengan 2012. Generasi tersebut di Sensus Penduduk 2020 BPS memiliki proporsi paling besar yakni dengan persentase 27,94 persen, di atas angka generasi milenial dengan rentang kelahiran 1981-1986 yang persentasenya pada 25,87 persen. Bahkan generasi X kelahiran 1965-1980 hanya 21,88 persen dan baby boomer kelahiran 1946-1964 11,56 persen saja dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa. Di dalam angka, jumlah ini adalah 75,49 juta jiwa. Melihat proporsi Generasi Z yang begitu besar dibandingkan yang lain tentunya juga akan memberikan pengaruh kuat di berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya kehidupan politik bangsa, mereka tentunya diperhitungkan dengan jumlahnya yang besar itu dan juga akan terlibat dalam menentukan arah politik Indonesia. Baca juga Sejauh apa ketertarikan generasi Z soal politik? Peneliti Lembaga Sindikasi Pemilu Demokrasi SPD, Rizqan, menyebutkan bahkan Generasi Z itu memiliki kesadaran politik yang cukup bagus. Jika diperkirakan, kesadaran politik generasi Z bisa dikatakan setidaknya berada pada angka 70 persen. Bahkan kesadaran politik mereka sudah terlihat ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Kemudian yang paling kentara adalah pada berbagai kebijakan politik yang diambil pejabat politik bangsa. "Tapi mereka memiliki patron tersendiri, berbeda dengan generasi lainnya. Kita bisa lihat ketika RUU Omnibus Law, bagaimana mereka bereaksi di saluran mereka sendiri, itu menunjukkan kesadaran berpolitik mereka," kata Rizqan. Namun sayangnya kata dia, kesadaran politik generasi itu terciptanya karena kemauan mereka dengan cara autodidak tertarik untuk menggali kehidupan politik bangsa. Ditambah lagi Generasi Z tidak bisa lepas dari teknologi, informasi dan internet. Hal itu mendorong mereka mencari tahu sendiri seperti apa kehidupan dan arah politik bangsa tanpa ada yang menjadi rel guna menuntun mereka. "Biasanya yg dianggap "patron" oleh Gen Z itu tokoh yg dianggap "netral" dari kelompok politik tertentu oleh mereka," kata dia. Kesadaran politik Generasi Z ini akhirnya tidak cukup literasinya karena mereka hanya mendapatkan informasi secara autodidak, dan mereka pun juga tidak punya ruang untuk mengekspresikan kesadaran politiknya tersebut. Oleh karena itu, menurut Rizqan stakeholder politik di Indonesia perlu menyentuh kesadaran politik Generasi Z dan memberikan mereka ruang untuk terlibat dalam politik bangsa. "Contoh, partai politik mesti cari tahu apa sih yang diinginkan oleh Generasi Z soal politik, terus bagaimana cara memfasilitasi mereka untuk menyalurkan aspirasinya. Ini penting untuk menyentuh kesadaran politik mereka," ujarnya. Baca juga Polda Sulut ajak generasi muda ikut seleksi SIPSS Membimbing Generasi Z Generasi Z merupakan generasi yang kreatif, mandiri, dan cakap teknologi, temasuk dalam membangun pendidikan politik mereka. Generasi itu mulai melek politik dan mencari tahu sendiri informasi-informasi terkait politik secara autodidak. "Mereka melihat dan mengecek media sosial, mereka ini khan sangat melek dan tahu itu ada di media sosial, oleh karena itu mereka mempelajari politik di media sosial," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin. Hanya saja, lanjut dia kalau berbicara teori dan narasi politik tentunya tidak cukup dengan media sosial saja, karena media sosial tidak memberikan ilmu yang cukup terkait ilmu pengetahuan tentang politik. Yang ada di media sosial, bentuknya hanya lebih kepada pertarungan politik praktis, kubu-kubuan di dunia maya, tentunya hal itu kurang baik bagi literasi politik para Generasi Z. Remaja-remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri itu tentunya perlu menambahkan keilmuan mereka lewat dunia kampus atau berbagai seminar keilmuan politik yang berbasis dalam jaringan. Namun, sebenarnya yang tak kalah penting adalah adanya bimbingan bagi Generasi Z dalam mendapatkan pengetahuan politik mereka sehingga apa yang dapatkannya benar-benar komprehensif. Kemudian, kata dia jika berbicara memberikan ruang yang cukup dan literasi maka partai politik tentu berada di hulunya dan kekuasaan berada di hilirnya. "Parpol memiliki tugas penting dan tanggung jawab besar mendorong Generasi Z untuk menjadi cikal bakal para pemimpin bangsa di masa yang akan datang," ucap dia. Pengetahuannya dan kesadaran politik sendiri sangat penting bagi Generasi Z sebab menjadi pijakan atau landasan mereka dalam membangun bangsa. Pijakan yang tepat tentunya akan menghantarkan bangsa ini ke arah yang tepat pula. "Karena bangsa ini dibangun oleh mereka, kalau bukan oleh mereka siapa lagi. Yang tua tentunya pasti akan hilang dan muncul lah Generasi Z ini, dan harapannya Generasi Z ini memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk membangun bangsa," kata dia. Pentingnya kesadaran politik kata dia jangan di lihat dari sisi politik praktis saja, setiap tindakan dalam kehidupan ini sesungguhnya memerlukan kesadaran politik yang baik. "Tidak ada kehidupan ini yang tidak tersentuh kebijakan politik, misalnya Generasi Z memilih jalur pendidikan, pekerjaan, soal kesehatan, memutuskan mau memiliki rumah atau tidak, itu kan termasuk keputusan politik," katanya. "Kalau mereka tidak punya kesadaran dengan literasi politik yang baik, akhirnya setiap keputusan dalam hidup mereka akan ragu-ragu. Hal itu menyebabkan generasi ini hanya akan menjadi objek bukan subjek, menjadi penggembira saja," kata dia. Sedangkan, Generasi Z yang diharapkan adalah menjadi pelaku pembangunan bangsa, bahkan menjadi pelaku dengan peran besar di berbagai bidang di kancah internasional. "Kalau kesadaran politik mereka rendah maka yang terjadi mereka akan dibodohi. Oleh karena itu Generasi Z yang cerdas adalah generasi yang sadar akan politik, hak dan kewajibannya," ujar Komaruddin. Berperan penting Ketua DPR, Puan Maharani, menilai Generasi Z atau para remaja berperan penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan karena dia yakin akan mengubah Indonesia. Pada sisi lain, lagi, jumlah Generasi Z ini sangat besar terhadap komposisi penduduk Indonesia dan secara politik akan menyusun jumlah pemilih yang juga tidak main-main. Tentu ini harus disikapi secara serius pada berbagai aspek, di antaranya secara politik, yang salah satu pelaksanaannya adalah melalui Pemilu ataupun Pilkada dimana para kontestan berhadapan dengan jumlah besar pemilih. "Dalam alfabet, huruf Z dianggap huruf yang terakhir. Tetapi, saya justru melihat generasi Z sebagai titik awal perjalanan baru bangsa Indonesia," kata Puan. Hal itu dikatakan Puan saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2020. "Insya Allah, pada 2045 nanti di antara para peserta Parlemen Remaja ini mungkin sudah ada yang menjadi anggota DPR, memiliki perusahaan sendiri, jadi ilmuwan, ahli teknologi, atau bahkan menteri," ujarnya. Artinya menurut dia, para peserta parlemen remaja itu yang akan mengambil keputusan penting yang akan membentuk Indonesia ketika negara sudah berusia lebih dari satu abad. Menurut Puan, keberlangsungan masa depan Indonesia ini akan terwujud saat para remaja berperan aktif menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. "Karena adik-adik ini adalah generasi yang penting bagi masa depan Indonesia, saya ingin menyampaikan harapan supaya semua berperan aktif menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia," katanya. Menurut dia, salah satu yang utama adalah dengan menjaga dan menerapkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menerapkan-nya. "Gotong royong sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati pandemik Covid-19 ini. Kita harus saling mengingatkan sesama teman, ke orang tua kita, supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan jaga jarak fisik," ujarnya. Sebagai Ketua DPR, Puan menyampaikan bahwa suara generasi Z tetap dianggap penting oleh lembaga yang dipimpinnya dan DPR akan mendengarkan suara generasi Z dengan tangan terbuka. Dia meyakini bahwa para remaja bisa memberi masukan dan kritik secara santun, tidak memakai bahasa kasar, tidak memaki-maki, tidak percaya hoaks dan telah memeriksa kebenaran setiap berita yang didapat. Pewarta Boyke Ledy WatraEditor Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2021

adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik